SE Mendikdasmen No. 7/2026 Buat Guru Non-ASN di Daerah Kini Lebih Tenang Mengajar

Staf Redaksi Jumat, Mei 15, 2026 0 Komentar

JAKARTA || Media Prestasi ||

Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberi kepastian bagi guru non-ASN di daerah selama masa transisi penataan tenaga pendidik. Kebijakan ini jadi penyemangat baru bagi guru yang selama ini setia mengabdi.

SE tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menugaskan kembali guru non-ASN yang aktif mengajar dan terdata di Dapodik sebelum Desember 2024. Berdasarkan data Dapodik, masih ada lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran.

Sejumlah guru mengaku lebih tenang setelah kebijakan ini terbit.

Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, guru SMPN 2 Kerambitan, Tabanan, menyebut kebijakan ini penting untuk menjaga pendidikan di daerah.

“Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini. Semoga berdampak positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya di daerah kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ni Putu Yeni Pramita, guru non-ASN di sekolah yang sama. Menurutnya, SE ini memberi kepastian hukum sehingga pembelajaran bisa berjalan optimal.

Dari Bengkulu, Prengki Mahendra, guru SDN 10 Kepahiang, mengaku lega karena kekhawatiran soal masa depan dan statusnya berkurang.

“Hari ini saya merasa lebih tenang. Surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang kelas,” katanya.

Para guru berharap kebijakan ini bisa menjaga semangat mengajar dan memastikan anak-anak tetap mendapat pendidikan yang layak di daerah.

(hms)

Tentang Kami

Media Prestasi menyampaikan informasi sesuai realita serta fakta yang berimbang dengan Motto “Gali Potensi Melalui Informasi” dengan memberikan porsi yang sama terhadap pihak terkait, serta independen dalam hal pengelolaan redaksi yang terbebas dari tekanan atau intervensi pihak manapun

Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia. “Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait.“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.“(4).Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak

Disclaimer

Informasi yang terdapat dalam website ini adalah untuk tujuan umum saja. Informasi ini disediakan oleh mediaprestasi.my.id dan kami senantiasa berusaha untuk menjaga informasi yang aktual dan benar. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, tentang akurasi kelengkapan, kesesuaian, atau ketersediaan ke situs web atau informasi, produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat pada website ini untuk tujuan apapun. Setiap ketergantungan yang anda tempatkan pada informasi tersebut adalah risiko anda sendiri. Dalam hal apapun kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan termasuk tanpa batasan, kerugian tidak langsung atau kerusakan apapun yang timbul dari hilangnya data atau keuntungan yang timbul dari penggunaan website ini

Kode Etik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme

Catatan Redaksi

Disampaikan Kepada Instansi Pemerintah, TNI, Polri, Legeslatif dan Swasta, bahwa pewarta mediaprestasi.my.id dalam menjalankan tugasnya dibekali Kartu Pers dan surat tugas yang Masih berlaku dan tercantum namanya di box redaksi. Bila tidak tercantum namanya di box redaksi, Media Prestasi tidak bertanggung jawab dengan oknum pewarta tersebut bila mengatasnamakan mediaprestasi.my.id - Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email mediaprestasi@gmail.com